RPJMDES

PETINGGI LANGON

KABUPATEN JEPARA

 

PERATURAN DESA LANGON

NOMOR 3 TAHUN 2017

 

TENTANG

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PETINGGI LANGON,

 

Menimbang    :   a.     bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat      :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 18);
  15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
  16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
  17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37);
  19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
  20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 73);
  21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 1);
  22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
  23. Peraturan Desa Langon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2021 (Lembaran Desa Langon Tahun 2015 Nomor 1);
  24. Peraturan Desa Langon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017 (Lembaran Desa Langon Tahun 2017 Nomor 1);
  25. Peraturan Desa Langon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Langon Tahun 2017 Nomor 2);

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGON

 

dan

 

PETINGGI LANGON

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan   :    PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGON TAHUN ANGGARAN 2017

 

Pasal  1

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langon Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

 

  1. Pendapatan Desa 1.631.840.000,-
  2. Belanja Desa
  3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                   480.552.000,-
  4. Bidang Pembangunan    941.562.000,-
  5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    158.226.000,-
  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat      51.500.000,-
  7. Bidang Tak Terduga                      0,-
  8. Jumlah Belanja 1.631.840.000,-
  9. Surplus/Defisit                       0,-
  10. Pembiayaan
  11. Penerimaan Pembiayaan                      0,-
  12. Pengeluaran Pembiayaan                      0,-

Selisih Pembiayaan ( a-b )                                                  Rp.                       0,-

 

Pasal  2

 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

 

Pasal  3

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Pasal  4

 

Apabila dipandang perlu Petinggi dapat menetapkan Peraturan Petinggi guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

 

Pasal  5

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langon

 

Ditetapkan di Langon

pada tanggal  4 Maret 2017

PETINGGI LANGON

 

 

 

SANTOSO

Diundangkan di Langon

pada tanggal ……………….

CARIK  LANGON

 

 

NAHROWI

 

LEMBARAN DESA LANGON TAHUN 2017 NOMOR ………..